PT WIKA: September Progress 80 Persen

TEMBILAHAN- Manajer PT WIKA, Ikhsan Sabri, optimis menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVIII Riau, September mendatang, venue futsal PON sudah bisa difungsikan.

Hal itu dikatakannya ketika kunjungan Wakil Bupati, Rosman Malomo ke lokasi pembangunan venue futsal PON, Selasa (10/7). “September 2012 mendatang, kita yakin progress pekerjaan 75 hingga 80 persen. Saat ini, kita sedang kejar untuk menyelesaikan pekerjaan di bagian dalam, seperti arena tempat duduk penonton dan fasilitas pendukung seperti kamar mandi,” ujarnya.

Hingga kini ditambahkan Ikhsan, progress venue futsal secara keseluruhan sudah mencapai 55 persen. Agar bisa difungsionalkan untuk iven PON, PT WIKA melakukan pemilahan pekerjaan-pekerjaan yang dinilai sangat diperlukan.

Tak Ada Kendala
Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olaharga, Mukhtar T, menyatakan hingga kini tidak ada lagi kendala yang krusial untuk menggegas pembangunan futsal PON Pekanbaru Riau.

“Pembangunan venue futsal PON ini batas pengerjaannya hingga Desember 2012. Agar bisa fungsional untuk PON XVIII, pengerjaan harus kita gesa agar bisa difungsionalkan. Dari 250 pekerja, mereka bekerja siang dan malam yang dibagi dalam tiga ship. Kita tentunya meminta masyarakat mendoakan agar pekerjaan ini dapat terselesaikan sesuai target," katanya.

Menurutnya, dengan dibangunnya venue futsal ini akan menjadi sebuah anugerah dan kebanggaan untuk masyarakat Inhil. Fasilitas gedung ini bisa dimanfaatkan secara multi fungsi. Selain untuk olahraga futsal, tentunya juga bisa dipergunakan untuk berbagai kegiatan lainnya.

Kemudian, Wakil Bupati H Rosman Malomo, berharap, semoga pekerjaan pembangunan venue futsal PON ini dapat terlaksana dengan baik agar kelancaran pelaksanaan iven PON sukses. (mg05)

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Pemilukada Inhil Serentak dengan Pilgubri

TEMBILAHAN- Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau diperkirakan berlangsung pada September 2013 mendatang, bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Riau.

Wacana serentak dilakukan Pemilukada Inhil dengan Pilgubri jika masih menggunakan undang-undang yang lama. Tapi, sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah apakah Pilgubri kembali dipilih wakil rakyat yang duduk di DPRD.

Ketua KPU Inhil, Joni Suhaidi, menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterima dari KPU Riau, berkemungkinan pelaksanaan Pemilukada Inhil bersamaan dengan Pilgubri yang direncanakan berlangsung pada September 2013 mendatang.

“Kalau Undang-undang Pilkada masih yang lama, berkemungkinan Pemilukada Inhil dengan Pilgubri serentak seperti lima tahun lalu. Mengenai tanggal pastinya kita belum mendapat informasi dari KPU Riau,” ujarnya, kepada Haluan Riau, Selasa (10/7).

Dia mengakui, pihaknya sedang melakukan berbagai persiapan termasuk penyusunan anggaran yang dibutuhkan pada pelaksanaan Pemilukada nanti untuk diusulkan pada pembahasan APBD Inhil 2013.

Terkait bertambahnya jumlah kelurahan/desa yang mencapai 236 di Inhil, hal itu diakui Joni juga berpengaruh terhadap penambahan anggaran. “Tahun 2008 lalu jumlah TPS sebanyak 1.161 yang tersebar di 20 kecamatan dan 192 kelurahan/desa. Di mana membutuhkan anggaran Rp14 miliar.

"Saat ini jumlah kelurahan/desa mencapai 236, otomatis dengan peningkatan itu anggaran yang kita butuhkan juga meningkat karena nantinya jumlah TPS juga bertambah. Tapi berapa angka pastinya kita belum bisa menyebutkan sekarang, karena masih dalam tahap penyusunan,” jelas Joni.  

Terkait adanya kandidat Bupati yang sudah melakukan kampanye dengan memasang baliho yang sekaligus mengajak masyarakat untuk memilih dirinya pada Pemilukada nanti, menurut Joni hal itu bukan tugas KPUD untuk menegurnya. Karena tahapan Pemilukada Inhil dimulai pada Maret 2013 nanti.
“Ya, kalau masalah itu silakan tanya kepada pemerintah daerah, karena itu kewenangan mereka. Tapi kalau tahapan Pemilukada sudah dimulai baru menjadi tanggung jawab kita,” pungkasnya.         

Suasana Pemilukada Inhil mulai terasa. Apalagi Bupati Indra M Adnan sudah dua periode menahkodai Negeri Seribu Jembatan ini, sehingga kandidat baru saling berebut untuk menggantikan posisi Indra M Adnan yang juga akan maju sebagai calon Gubernur Riau.

Sejumlah nama yang sudah muncul di antaranya, Rosman Malomo (Wakil Bupati Inhil), Edy Syafwannur (Kepala BPMPD Inhil), Ramli Walid (Kepala Bappeda Riau), HM Wardan (Kadisdik Riau), Syamsuddin Uti (Ketua Demokrat Inhil). HM Wardan dan Ramli Walid sudah mendaftarkan diri ke Sekretariat DPC PKB sebagai bakal calon Bupati pada Senin (9/7) kemarin. 

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Realisasi e-KTP Baru 4 Persen

TEMBILAHAN-Saat ini progress program e-KTP di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sekitar 4 persen. Padahal, program Pemerintah Pusat tersebut sudah berjalan di Inhil sejak 23 Juni lalu.

"Progres program e-KTP sudah berjalan di 16 kecamatan dari 20 kecamatan se-Inhil Riau. Sementara di 4 kecamatan masih terkendala masalah teknis, seperti jaringan,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, H Dianto Nampanini kepada wartawan, Rabu (11/7).

Selain itu, Dianto mengharapkan, seluruh kecamatan dapat untuk terus bisa mengesa target pencapaian pelaksanaan rekam data e-KTP di Inhil. “Kita akan mengadakan rapat khusus bersama seluruh pihak kecamatan untuk mengevaluasi terhadap progress pelaksanaan perekaman e-KTP ini,” ujarnya.
Disinggung mengenai kendala yang dihadapi, Dianto menyebutkan, salah satunya masalah jaringan dan ketersediaan listrik di setiap posko perekaman data e-KTP.

“Selain jaringan, kita juga terkendala dengan ketersediaan listrik yang tidak dapat tersedia selama 24 jam. Sebab, di 4 kecamatan tersebut masih menggunakan dan mengandalkan mesin diesel yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan, seperti Kecamatan Teluk Belengkong, Batang Tuaka, Sei Batang dan Reteh,” paparnya.
Ditambahkannya, target perekaman data hingga akhir tahun 2012 nanti, terancam tidak terealisir. ”Ini kategori lambat. Sebab, sampai saat ini baru berjalan 4 persen lebih. Namun keterlambatan tersebut bukan dari pelaksanaan di daerah, melainkan kedatangan alat perekam data dari pusat yang terlambat hampir 4 bulan,” jelasnya.

Menurutnya, kendala utama lambatnya pembuatan e-KTP adalah kinerja alat rekam data berupa server, iris mata dan sidik jari yang terus bermasalah.

Sementara itu, ia juga mengakui, rekam data e-KTP ini mengalami hambatan karena hanya tersedia 2 alat rekam ditiap kecamatan. Untuk itu, Dianto minta masyarakat bersabar, terutama yang belum menerima undangan. (mg05)

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Dewan Masih Bahas Ranperda Perubahan Persemai

DUMAI-Rencana perubahan status Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai Riau menjadi Perseroan Terbatas (PT), hingga kini masih dalam penggodokan Dewan. Dengan perubahan status itu, diharapkan perusahaan milik daerah itu akan terus berkembang lebih baik lagi. 

Perkembangan itu dituturkan Kabid Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan (Dishub) Dumai Provinsi Riau, Sudibyo, Jumat (6/7). Dikatakan, sejak tahun 2011 silam, Dishub Dumai telah mengusulkan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Bersemai sebagai tindak lanjut dari rencana itu.

"Setelah mendapat restu dari DPRD Dumai lewat sidang paripurna, pemerintah mendaftarkan ke notaris demi pengakuan hukum," terangnya. 

Dijelaskannya, penggantian status Persemai menjadi PT bersifat wajib untuk pengembangan usaha pelabuhan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan berstatus PT, pemerintah daerah dapat mengelola pelabuhan seluas-luasnya dengan bermodalkan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dapat meminjam dana ke bank untuk pembelian alat-alat operasional Persemai. Selama ini alat-alat operasional tersebut masih didapat dari pihak luar.

Saat ini, untuk meminjam uang ke bank dengan status perusahaan daerah tidak akan diakomodir. Sedangkan untuk perluasan usaha secera optimal dibutuhkan dana yang besar guna membeli kapal dan alat-alat operasional.
"Sejauh ini alat-alat operasional Persemai masih didapat dari pihak luar. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk itu cukup besar. Bandingkan jika punya alat sendiri. Karena itu, kita mengharapkan DPRD untuk menggesa perda tentang penetapan status Persemai menjadi PT," terangnya.

Sebelumnya, DPRD telah melakukan studi banding ke Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk mengambil perbandingan. Sebab, sejauh ini daerah di Pulau Jawa tersebut dinilai telah berhasil meningkatkan potensi PAD dengan usaha di kepelabuhanan oleh Perusda yang berubah status PT.

Sejak beroperasi tahun 2006 silam, Persemai memiliki kekayaan aset lebih kurang sebesar Rp8 miliar dengan kepemilikan saham sepenuhnya milik Pemko Dumai.

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Wako Tutup Kegiatan Andam Budaya Nusantara

DUMAI-Pargelaran Andam Budaya Nusantara 2012 yang sudah berlangsung selama sepekan, secara resmi ditutup Walikota Dumai H Khairul Anwar, Minggu (8/7) malam. Kegiatan itu dipusatkan di kawasan Agrobisnis, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat Riau. 

Dalam sambutannya, Wako menurutkan, Andam Budaya Nusantara (ABN) merupakan suatu even yang sangat penting dalam rangka pelestarian budaya bangsa, khususnya di Kota Dumai Provinsi Riau. Selain itu, ajang ini juga bermanfaat untuk memperkokoh, melestarikan dan mengembangkan etnis budaya bangsa.

Dia berharap, melalui kegiatan ini diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat lebih mengenal lagi bagaimana bentuk kebudayaan itu sesungguhnya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dapat memupuk tali persaudaraan dan menjadi suatu kekuatan yang saling bersinergitas dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Wako juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan menyukseskan kegiatan ABN yang baru perdana diselenggarakan di Kota Dumai. Terakhir, ia mengajak agar seluruh masyarakat Dumai ikut serta melestarikan budaya yang ada. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dumai H Eldar Afinta, berharap melalui kegiatan ini dapat digali potensi generasi penerus untuk melestarikan kebudayaan bangsa.

"Andam Budaya Nusantara salah satu upaya yang cukup representative guna pengembangan dan pembinaan seni budaya dikota Dumai. Kegiatan ini telah menampilkan seni dan budaya dari 16 suku yang ada, dan pameran yang diikuti peserta dari berbagai daerah," ungkapnya. (zak)

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Ribuan Obat Asal Malaysia Disita

DUMAI-Ribuan butir obat-obatan impor asal Malaysia merk Pil Tupai berbentuk kemasan plastik, disita petugas Bea Cukai Dumai Riau. Obat-obatan tersebut diamankan ketika baru saja diturunkan dari Kapal Indomal Ekpress 8, di Dermaga Pelindo Dumai Provinsi Riau. 

Obat yang disebut berkasiat sebagai obat sakit pinggang dan kuat tersebut ditemukan  tersimpan di dalam empat kardus besar yang dikirim melalui jasa kurir.

Menurut Kasi Penindakan dan Pengawasan (P2) BC Dumai, Nurhayyin, Senin kemarin, penyitaan dilakukan karena obat-obatan tersebut masuk Indonesia tidak melalui jalur resmi. Selain itu, obat-obat tersebut tidak dilengkapi perizinan impor barang dan kesehatan dari Departemen Kesehatan. 

Namun, ia memastikan obat-obatan tersebut tidak termasuk barang yang dilarang lewat, tetapi karena tidak berizin masuk, makanya diamankan. "Saat diperiksa,  tidak ada pemilik dan akhirnya disita," terangnya.
Hingga kemarin, pihaknya belum menghitung secara detail berapa jumlah obat yang disita. 

Penghitungan akan dilakukan secepatnya. Termasuk potensi kerugian negara. Selanjutnya, obat-obatan tersebut dilimpahkan ke instansi terkait yaitu BPOM.
"Kalau tetap tidak ada yang mengaku pemilik barang, kemungkinan barang ini akan disita dan diproses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku. Kewenangan menangani masalah obat-obatan bukan ranah kita, jadi akan dilimpahkan ke instansi terkait," terangnya.

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Pemko Serahkan Penyelesaian ke Pemprov Riau

DUMAI-Pemko Dumai Riau menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Riau, terkait konflik perbatasan Dumai-Rokan Hilir. Saat ini, kondisi di kawasan itu semakin meruncing. Karena itu, Pemprov Riau diharapkan segera turun tangan menyelesaikan masalah itu. Menurut Sekdako Dumai, H Said Mustafa, Pemko Dumai tidak akan meninggalkan warga Dumai di perbatasan tersebut. Pemko Dumai tetap intens melakukan koordinasi dengan Pemprov Riau agar masalah itu bisa diselesaikan secepatnya.

"Penyelesaian persoalah tapal batas merupakan wewenang Gubernur Riau. Jadi kita minta Pemprov Riau segera turun tangan menyelesaikan konflik ini," ujarnya, Selasa (10/7).

Ditambahkannya, Walikota Dumai Khairul Anwar dan Wakil Bupati Rohil Suayatno telah pernah bertemu dan membahas permasalahan tersebut. Kedua belah pihak juga sepakat penyelesaian konflik tersebut merupakan ranahnya Gubernur Riau. Selain menempuh jalur pemerintah, jalur politik juga ditempuh, yakni dengan melibatkan legislatif dua belah pihak. 

Namun terkiat pedoman alas hak wilayah, Pemko Dumai tetap memegang teguh Undang-Undang 16 Tahun 1999 tentang Pemekaran Dumai dari Kabupaten Induk Bengkalis.

"Supaya tercipta suasana dan kondisi aman kondusif, kita minta warga untuk saling menahan diri dan tidak terjebak dalam sistem provokasi yang sengaja dibuat untuk memanasi situasi. Percayalah bahwa pemerintah tidak berdiam diri, namun telah berupaya sekuat tenaga. Akan tetapi membutuhkan proses waktu," terangnya.

Sebelumnya, Pemprov sudah meletakkan tapal batas dua daerah, namun belum selesai karena kesulitan menjangkau wilayah dan cukup berbahaya menembus perairan dan kawasan hutan. (zak)

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Puluhan Sopir Angkot Mogok

DUMAI-Puluhan sopir angkutan kota Makmur Jaya menggelar aksi mogok operasi, Selasa (10/7). Mereka menuntut Dinas Perhubungan Kota Dumai Riau  menghentikan Angkutan Kota Dalam Provinsi yang mengambil trayek mereka, mulai dari Simpang Bundaran sampai Bukit Kapur Provinsi Riau.

Menurut koordinator aksi, Darwin, aksi tersebut merupakan bentuk protes para sopir, karena banyak angkutan AKDP yang lewat melalui jalur dalam kota dan mangkal di luar terminal  untuk mengambil penumpang. Akibatnya, sering kali para supir Makmur Jaya tidak kebagian.

"Rute dalam kota pun ikut diambil. Terus kami mau makan apa. Dinas Perhubungan harus mengambil sikap," ujar Darwin.

Darwin juga berharap angkutan AKDP tidak lagi melalui jalur dalam kota, karena hal itu membuat mereka bebas mengambil penumpang. Khususnya di areal trayek mereka sekitar Simpang Bundaran hingga Simpang Perwira, Bagan Besar.

Dari pantauan lapangan, puluhan angkot Makmur Jaya hanya parkir di tepian jalan Soekarno-Hatta. Aksi ini juga membuat penumpang dengan tujuan Bukit Kapur terlantar hingga berjam-jam. 

Kondisi baru berubah setelah beberapa saat kemudian petugas Dishub datang bersama perwakilan PO Kembar Mandiri didampingi Kapolsek Dumai Timur, Kompol Besus Agung dan Kasat Lantas Polres Dumai, AKP Jaka Wahyudi.
Pada dasarnya, juru bicara PO Kembar Mandiri Ahmad Lios menyepakati tuntutan pendemo. Ia pun berjanji mengimbau supir Kembar Mandiri tidak mengambil penumpang di rute yang telah disepakati.

"Tetapi bagaimanapun kami harus melalui rute dalam kota. Karena jika lewat Jalan Perwira, Bagan Besar, jalannya rusak. Angkutan Kembar Mandiri sering mengalami kendala yang berujung pada rusaknya mobil dan berbiaya tinggi bila melalui jalur tersebut," ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Marwan S.Sos akan segera menurunkan petugas guna melakukan pengawasan di lokasi trayek yang diperebutkan. Ia siap memenuhi tuntutan pendemo. "Kalau ketahuan akan kita tahan, karena ini sudah kesepakatan antar dua pihak yang disaksikan Dishub dan Kepolisian," terang Marwan.

Selain PO Kembar Mandiri, hal tersebut juga akan disampaikan kepada pengusaha AKDP lain yang beroperasi di Dumai. Tidak hanya penyampaian langsung, Dishub juga akan memasang spanduk berupa himbauan agar AKDP tidak mengambil trayek yang semestinya menjadi hak angkutan dalam kota.

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Realisasi Pajak Ekspor CPO Riau Capai Rp4,5 T

DUMAI-Hingga akhir Juni 2012, Bea Cukai Dumai Provinsi Riau telah merealisasikan penerimaan pajak dari ekspor minyak Crude Palm Oil sebesar Rp4,5 triliun. Sedangkan untuk tahun ini, target yang dipatok sebesar Rp9,07 triliun.

Penerimaan pajak dari bea keluar ekspor CPO ini diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan industri pengolahan minyak kelapa sawit yang beroperasi di sepanjang pantai perairan Dumai Riau.

Menurut staf seksi Pusat Layanan Informasi (PLI) BC Dumai, Abbas, realisasi bea ekspor CPO di wilayah kerja kepabeanan Dumai ini termasuk salah satu yang berkontribusi besar bagi pendapatan terbesar negara.

“Hingga akhir tahun kita optimis bisa mengejar target penerimaan dari sektor pajak ekspor CPO ini. Ekspor CPO dengan tujuan ke sejumlah negara di belahan dunia menjadi tanggung jawab tugas pokok utama dalam pelaksanaan kinerja BC Dumai," terangnya. 

Menurutnya, pihaknya juga melaksanakan pengawasan terhadap ekspor dan impor barang berbagai jenis item yang dibenarkan masuk dan keluar di pelabuhan penumpang dan perairan wilayah Pelindo I Cabang Medan tersebut.
Selain itu, sumber penerimaan lainnya juga diperoleh dari kegiatan pelelangan barang impor ilegal yang ditegah masuk petugas di wilayah perairan kewenangan bea cukai setempat. Dari pengawasan bea masuk barang impor diperoleh penerimaan sekitar Rp40 miliar hingga akhir Juni. (zak)

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Pemerintah Riau Diminta Tanggap

TEMBILAHAN–Data yang terungkap dalam pertemuan kalangan Masyarakat Peduli AIDS membuktikan penyebaran penyakit mematikan ini sudah merambah ke lingkungan masyarakat berisiko rendah. Untuk mengatasi persoalan ini, mereka mengajak semua lapisan masyarakat termasuk pemerintah berperan aktif. Berdasarkan penjelasan Priyo Anggoro dari yayasan Siklus Pekanbaru Riau, fokus program terkait HIV/AIDS yang mereka lakukan selama ini terbatas pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, seperti kalangan pekerja seks, kaum gay, dan pengguna narkotika jarum suntik. 

Sedangkan untuk kelompok masyarakat berisiko rendah seperti ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa belum terjamah. Berdasarkan data yang mereka miliki, untuk kasus Provinsi Riau, kurang lebih 25 persen yang positif AIDS adalah kaum ibu rumah tangga (IRT).

“Makanya, kita mencoba untuk mengajak semua pihak khususnya masyarakat untuk ikut menyosialisasikan agar hal ini dapat menjadi perhatian serius demi menghindari cepatnya penularan,” ujar Priyo.

Berdasarkan data dari LSM Bangun Desa Payung Negeri (BDPN) Inhil, mitra kerja Yayasan Siklus Pekanbaru, untuk Inhil sudah ditemukan 46 kasus AIDS. Dari jumlah itu, empat penderita adalah anak usia balita.

 Berbicara masalah AIDS, ditambahkan Priyo, ibarat penomena gunung es. Apa yang dtemukan hanya puncaknya saja. Dari perhitungan Internasional, dari 46 kasus yang ditemukan diindikasikan sebanyak 4.600 masyarakat lainnya berkemungkinan terjangkiti virus mematikan ini.

Dukungan

“Ini yang sangat menjadi kekhawatiran kami. Saat ini kami memang masih didukung pendanaan dari luar. Hanya saja, tentunya support pendanaan ini tidak ada jaminan untuk terus menerus. Makanya, sejak sekarang kita sudah mulai mempersiapkan suatu kekuatan yang ke depannya kita harapkan menjadi potensi yang lebih besar untuk memerangi HIV/AIDS yakni dari masyarakat sendiri dengan dukungan pemerintah setempat. Gerakan pemberantasan ini ke depannya diharapkan akan menjadi suatu gerakan bersama dan terstruktur,” ungkapnya.

Kepedulian Pemkab Inhil Memerangi HIV/AIDS dinilainya sangat lemah. Aktivis masyarakat pemerhati HIV/AIDS ini menilai sosialisasi dan pencegahan HIV/AIDS di Indragiri Hilir belum mendapatkan dukungan maksimal dari Pemkab. Padahal, angka penderita penyakit mematikan ini di Inhil cukup tinggi.

“Saya nilai pemerintah tidak ada kepedulian.

 Seharusnya, dengan ketersedian berbagai sumberdaya, upaya sosialiasi akan sangat mudah untuk dilakukan,” kritik Priyo ketika sempat dikomfrimasi di sela-sela kegiatan pertemuan antara Masyarakat Peduli AIDS (MPA) yang difasilitasi LSM Bangun Desa Payung Negeri (BDPN) Inhil dengan Yayasan Siklus Pekanbaru dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta stakeholder terkait, akhir pekan lalu di salah satu rumah makan di Kota Tembilahan

“Dari hasil analisa kita, sampai hari ini belum ada arahan dari SKPD terkait untuk melakukan kepedulian. Padahal, tidak perlu dialokasikan secara khusus, cukup dengan peran nyata dalam bentuk kepedulian,” ujarnya menyampaikan kekesalan. (ario)

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Tak Hidupkan Lampu, Didenda Rp100 Ribu

RENGAT BARAT-Satlantas Polres Inhu Riau sejak Senin kemarin mulai menggelar Operasi Patuh, yang ditujukan terhadap pengguna kendaraan bermotor. Operasi ini menekankan pentingnya memperhatikan keselamatan dan beberapa aturan lainnya. Termasuk denda sebesar Rp100 ribu, bagi pengendara motor yang tidak menghidupkan lampu pada siang hari.

Demikian dikatakan Kapolres Inhu AKBP Hermansyah melalui Kasat Gas II Iptu Toufik Nugraha didampingi pelaksana lapangan Brigadir Achyar di depan Terminal Pematang Reba. Senin (9/7)

Ditambahkan Achyar, bagi pengguna kendaraan yang tidak memiliki TNK, SIM dan perlengkapan lain seperti helm, akan ditilang. Begitu juga pengendara motor diharuskan menghidupkan lampu sesuai UU 293 ayat 2 jo pasal 107 ayat 2. Bagi pelanggar dikendakan denda Rp100 ribu, di mana pembayarannya dilakukan di Pengadilan Negeri Rengat Provinsi Riau.  Menurutnya, menghidupkan lampu besar saat siang hari dapat mengurangi tingginya tingkat lakalantas. Selain itu, kewaspadaan pengguna jalan lain juga meningkat. 

“Operasi Patuh ini dilakukan secara serentak se-Indonesia selama 14 hari, mulai tanggal 3 hingga 17 Juli mendatang," tambahnya. 

Sebelumnya, Kapolres Inhu AKBP Hermansyah mengingatkan personilnya bertindak tegas tapi humanis terhadap pelanggar. Ia juga mengingatkan petugas di lapangan menghindari sikap arogan yang tidak mencerminkan sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat

Menurutnya, tujuan digelarnya operasi ini yaitu terwujudnya situasi lalu lintas yang aman tertib dan lancar, meningkatnya disiplin dan kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalulintas. (gus)

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Tidak Patuhi Aturan Pemerintah Riau Cabut Izin PT Palma Satu

RENGAT BARAT – Rekomendasi Pansus DPRD Inhu Provinsi Riau mendesak Bupati Yopi Arianto agar bertindak tegas terhadap PT Palma Satu yang tidak mau mematuhi Keputusan Bupati No.180 tahun 200 tentang perpanjangan dan revisi izin usaha perkebunan sawit. Kalau perlu mencabut ijin lokasi dan ijin usaha yang telah diterbitkan.

Bahkan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setdakab Inhu Riau , M Sadar dalam hearing dengan Komisi A dan Komisi B, Kamis (5/7) di ruang Banmus, menegaskan, Pemkab Inhu tidak akan merevisi Izin Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit PT Palma Satu. Pemda tetap mengacu  pada SK 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin usaha untuk pembangunan kebun kelapa sawit seluas 10.000 ha.

Dijelaskannya, PT Palma Satu dalam mengelola perkebunan Kelapa Sawit mengacu pada SK Bupati Inhu nomor 180 tahun 2010, dimana dalam surat itu kerja sama pola kemitraan dengan  masyarakat Kecamatan Kuala Cenaku, sedangkan SK Bupati Inhu dengan nomor yang sama tapi diketik dengan tulis tangan yang merupakan revisi dari Bupati Inhu Mujtahid Thalib, lahan kelapa sawitnya berada di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal.

“ Pihak perusahaan sudah dipanggil tetapi mereka tetap bertahan bahwa kerja sama pola kemitraan dengan Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku, sedangkan  lahan perkebunan berada  di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal adalah milik masyarakat Desa penyaguan “ jelas M Sadar 

Hearing antara Pemkab Inhu dengan Komisi A dan Komisi B DPRD juga dihadiri Sekretaris Daerah, Raja Erisman, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra,M Sadar, Kadis Perkebunan,Manaf Tambunan, Kadis Kehutanan,Suseno Adji, Kepala Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMDPPT) ,Adri Respen

Sementara itu, mantan anggota Pansus Duta Plama Group(DPG) DPRD Inhu, Juanda menilai Bupati Indragiri Hulu,Yopi Arianto tidak tegas dan tidak berani dalam menjalankan Keputusan DPRD Inhu tentang Duta Palma Group. Seharusnya Bupati menjalankan keputusan dewan karena sudah diberikan waktu tiga bulan sejak rekomendasi Pansus ditetapkan dalam sidang paripurna.

Dijelaskan juanda,  kesimpulan Pansus DPG yang menjadi keputusan dewan menyatakan bahwa Bupati Inhu agar memberikan peringatan keras kepada manejeman PT Palma Satu untuk patuh dan melaksanakan keputusan Bupati Inhu nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang perpanjangan dan revisi izin usaha untuk pembangunan kebun kelapa Sawit seluas 10.000 ha.

Apabila klausul ini tidak dipatuhi, diminta Bupati mencabut izin lokasi dan izin usaha Perkebunan  yang diterbitkan  Bupati juga diminta memberikan peringatan keras tidak saja kepada PT Palma Satu, termasuk PT Banyu Bening Utama, PKS PT Seberida Subur dan PT Panco Agro Lestari agar melakukan pengajuan permohonan pelepasan kawasan hutan Baik,HPK dan HPT sesuai Permenhut nomor P.33/Menhut-II/2010 yang telah diubah dengan Permenhut P.17/Menhut-II/2011 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi.(eka/gus) 

Di samping itu kepada Bupati Inhu agar merealisasi kerja sama pola kemitraan dengan masyarakat desa minimal 20 persen dari luas lahan kawasan HPK, terkecuali Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal sesuai klausul yang tertuang dalam keputusan Bupati nomor 180 tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010.

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Jalan Raya Sei Akar-Bagan Jaya Riau Rusak

RENGAT-Kondisi Jalan Raya Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Inhu Provinsi Riau hingga Desa Bagan Jaya, Kabupaten Inhil, saat ini rusak parah. Kondisi itu terlihat jelas sepanjang 65 km di jalan lintas yang lebih dikenal dengan sebutan Jalan Lintas Samudera (Jalinsam) atau Jalan Lintas Selatan (Jalinsel).

Yang lebih parah, dari simpang Km 8 hingga Desa Sincalang Inhil, tidak ditemukan lagi badan jalan yang beraspal. Kondisi ini terjadi dinilai aktivitas truk angkutan batubara PT Riau Baraharum (RBH) ke Pelabuhan Mumpa, Inhil.

“Padahal beberapa tahun yang lalu, mulai dari Simpang Granit sampai Simpang Km 8 Desa Bagan Jaya kondisi jalan cukup mulus setelah diaspal melalui proyek multiyears,” kata tokoh pemuda Desa Kuala Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal, Syafriadi, Selasa (10/7).

Namun sekarang, lanjutnya, kerusakan jalan mulai terlihat dari Simpang Granit yang menghubungkan Jalinsam dengan Jalan Lintas Timur (Jalintim). Di titik ini, jalan dipenuhi lobang dan aspal banyak yang terkelupas. Kondisi ini bisa ditemukan hingga ke Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal atau perbatasan Inhu dengan Inhil.

 Jalan yang rusak parah juga bisa ditemukan mulai dari Desa Danau Rampai, Sincalang sampai Simpang Kuala Enok Inhil.
Diungkapkan, jika dahulunya jalan tersebut beraspal, tapi sekarang tidak ubahnya seperti kubangan kerbau. Anehnya lagi, tidak ada lagi aspal yang bisa dijumpai mulai dari perbatasan Inhu-Inhil tersebut sampai ke Km 8 Desa Bagan Jaya. Selain berlobang, jalan akan dipenuhi debu saat panas. Sementara jika hujan turun, jalan becek dan berair, permukaan jalan sangat licin.

Padahal, Jalinsam merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan Inhu-Inhil. Di sepanjang ruas jalan itu, terdapat puluhan desa di dua Kabupaten yang sangat menggantungkan hidup mereka terhadap Jalinsam.

Menurutnya, kerusakan itu muncul akibat aktivitas truk pengangkut batubara yang setiap hari melintasi ruas jalan itu. Jumlahnya bisa mencapai ratusan unit. Sementaran hingga kini belum tampak ada upaya pemerintah maupun perusahaan memperbaiki ruas jalan yang rusak tersebut. 

Menyikapi hal ini, anggota Komisi C DPRD Inhu, Deari Zamora mengaku sangat menyangkan kondisi itu. Apalagi mengingat Jalinsam merupakan urat nadi ekonomi masyarakat puluhan desa yang bermukin sepanjang jalan itu.

Terlepas dari wilayah Inhu maupun Inhil, maka diharapkan pada Pemprov Riau untuk segera memperbaiki Jalinsam secepatnya, sebab kerusakan Jalinsam belakangan ini semakin parah.

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Dinas PU Riau Sudah Laporkan ke Pemerintah Pusat

RENGAT-Dinas PU Pemkab Inhu Provinsi Riau sudah melaporkan kerusakan Jalan Raya Sungai Akar di Kabupaten Inhu hingga Bagan Jaya, Kabupaten Inhil, yang kondisinya saat ini semakin parah.

Dengan adanya laporan itu, diharapkan pemerintah pusat turun tangan memperbaiki kerusakan jalan itu secara maksimal. Apalagi mengingat jalan itu merupakan salah satu jalan penghubung Kabupaten Inhu dan Inhil. 

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Inhu Riau , H Asmara HK, ketika dikonfirmasi Rabu (11/7). 

Dikatakan, total panjang jalan raya tersebut mencapai 65 km. Dari angka itu, sekitar 15 km membentang di wilayah Inhu, mulai dari Simpang Granit hingga Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal. Sedangkan sisanya berada di wilayah Inhil, yakni dari Sincalang hingga Km 8 Kuala Enok. 

Kerusakan terparah sebenarnya berada di wilayah Kabupaten Inhil, meski demikian dari 15 km ruas Jalan Raya Sei Akar-Bagan Jaya yang berada di Kabupaten di Inhu, juga banyak ditemukan titik-titik kerusakan parah.

Menurutnya, diduga kerusakan disebabkan jalan itu menjadi lintasan armada angkutan batu bara milik PT Riau Baraharum (RBH) Coal dari lokasi pertambangan menuju pelabuhan atau tempat penampungan batu bara PT RBH di Mumpa Inhil.

Untuk perbaikan dan peningkatan jalan, lanjutnya, Pemerintah pusat setiap tahunnya tetap mengalokasikan anggaran dari APBN yang dilaksanakan Dinas PU Riau selaku pelaksana dan penanggung jawab.

“Tahun ini pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan jalan tersebut, namun saya tidak tau persis dimana titik perbaikan yang telah dituangkan dalam kontrak kerja tersebut,” ujarnya.
Diungkapkan, karena jalan itu menjadi lintasan operasional PT RBH, tidak ada salahnya pemerintah membebankan tanggung jawab pada PT RBH baik dalam bentuk sharing dana.
Dari pantauan di lapangan, kerusakan mulai terlihat dari Simpang Granit sampai batas Inhu-Inhil di Desa Danau Rambai, kemudian kerusakan terparah berada di wilayah Inhil, mulai dari Sincalang sampai Km 8 Kuala Enok.
Jika beberapa tahun lalu jalan itu telah mulus setelah diaspal, tapi sekarang tidak ditemukan lagi ruas jalan yang beraspal, kecuali lobang dan gelombang penuh dengan lumpur jika musim hujan. (rez)

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Wabup Silaturahmi dengan Warga Tapung Jaya

TANDUN-Wakil Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau , H Hafith Syukri, menyambangi masyarakat Kecamatan Tandun, tepatnya di Desa Tapung Jaya Riau, Jumat (6/7). Kunjungan dimaksudkan untuk bersilaturahmi.

Pertemuan dilakukan di Masjid Al Mubarokah. Dalam kesempatan itu, Wabup juga menghadiri wisuda santri PDTA Fatchul 'Ulum III di Desa Tapung Jaya.

Dalam silaturahmi itu, Wabup menyerahkan 10 Alquran dan uang Rp2 juta kepada masyarakat. Bantuan diberikan karena masyarakat Desa Tapung Jaya dinilai serius menyukseskan program Magrib Mengaji.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Tapung Jaya yang telah menyukseskan gerakan Magrib Mengaji. Harapan kita, ke depannya kegiatan ini terus dilaksanakan, baik di rumah maupun masjid-masjid,” kata Wabup.

Menurut Wabup, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan salah satu bentuk siyar Islam yang di laksanakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di Negeri Seribu Suluk. Dengan itu Wabup mengimbau masyarakat untuk meramaikan masjid terutama pada waktu salat-salah wajib.

“Terkait wisuda santri Haflah Khotmil Qur'an V dan wisuda santri PDTA Fatchul 'Ulum III Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun, kita berharap kepada anak-anak yang telah lulus selalu mengingat pelajaran yang telah diterima dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,” kata Wabup.

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Pemkab Mulai Terapkan

PASIR PENGARAYAN-Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau mulai menerapkan  penggunaan Bahasa Melayu dalam agenda resmi pemerintahan.

Itu terlihat dalam pengajian bulanan jamaah Naqsabandiyah, Rabu (4/7), di Surau Suluk Istokomah, Rambah Hilir.

Dikatakan Bupati, H Achmad, aplikasi penggunaan Bahasa Melayu Riau adalah tindak lanjut Peraturan Bupati (Perbup) tentang penggunaan Bahasa Melayu sebagaimana diusulkan Musyawarah Kerja Daerah Lembaga Adat Melayu Riau tanggal 13 Juni 2012.

Menurut Bupati, dirinya tidak merasa canggung berkomunikasi  berbahasa melayu dengan masyarakat yang hadir. Sebab, komitmen menjaga kelestarian budaya Melayu amat penting. Di samping membutuhkan komitmen, juga tindakan nyata untuk melestarikan adat budaya Melayu. 

Untuk menjaga konsistensi Perbup tersebut, Pemkab telah menetapkan hari Rabu sebagai hari wajib penggunaan Bahasa dan busana Melayu dalam setiap agenda resmi pemerintah daerah, serta di sekolah-sekolah. Tujuannya, generasi muda Melayu tidak kehilangan jati diri sebagai pewaris budaya Melayu," kata Bupati.

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Penonton Keluhkan Fasilitas di Stadion Utama Riau

PEKANBARU-Ribuan penonton mengeluhkan tidak tersedianya fasilitas, seperti WC, air dan tempat shalat di stadion utama yang dikatakan termewah di Indonesia. Keluhan ribuan masyarakat ini terjadi ketika laga perdana antara Indonesia melawan Australia, Kamis (5/7) malam. 

Ribuan penonton yang sudah masuk ke dalam stadion sejak pukul 14.00 WIB, kebingungan mencari tempat buang air kecil dan juga ruangan untuk melaksanakan shalat. Seperti yang diutarakan salah seorang warga Dumai, Bobi, yang jauh-jauh datang untuk meyaksikan pertandingan perdana Timnas di Riau. Bobi yang sudah berada di dalam Stadion sejak pukul 16.30 WIB, ingin melaksanakan shalat Ashar, bertanya kepada salah seorang panitia keberadaan ruang shalat, namun panitia tidak mengetahuinya.

"Saya heran, kenapa tidak ada ruang shalat bagi penonton, padahal ruangan di stadion ini banyak yang kosong. Saya terpaksa memakai di salah satu ruangan kosong untuk melaksanakan shalat, tetapi ketika saya akan mengambil wudhu di WC yang tersedia di stadion, airpun tidak mengalir. Bagaimana ini, yah saya terpaksa membeli air minum botol untuk mengambil wudhu, sungguh memprihatinkan," ungkapnya kepada Haluan Riau.

Lain halnya dengan penonton lainnya, Ading warga Rumbai. Dia mengaku ingin buang air kecil, ketika ingin masuk ke dalam WC, WC terebut tidak bisa dibuka. Terpaksa ia membuang air kencing disudut-sudut ruangan yang ada di dalam stadion.

"Saya mau keluar tidak bisa takut nanti tidak bisa masuk, yah terpaksa saya buang air kecil di sudut-sudut ruangan dalam stadion. Ternyata tidak hanya saya saja yang buang air kecil di sana, ternyata penonton yang lain juga ikut, saya berharap panitia harus membuka WC yang dikunci agar penonton tidak kesulitan lagi untuk buang air, tidak mungkin kami menahan kencing sampai berjam-jam," ucapnya.

Hal yang sama juga disampaikan salah seorang penonton lainnya, Asril Darma, dia menyaksikan  pertandingan antara Singapura versus Timor Leste, Jumat (5/7) pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. "Saya beli tiket VIP di Tribun Timur Main Stadium Provinsi Riau Rp200 ribu per tiket. Dua tiket dengan anak. Toilet sampai sekarang tak dibuka. Saya tanya sama penjaga pintu tiket, dia suruh dobrak aja," kata Asril.

Karena tak dibukanya toilet,  ruang belakang VIP juga jadi pesing karena dijadikan tempat buang air kecil oleh penonton. Tempat lain yang dijadikan arena buang air kecil adalah bawah tangga masuk pintu VIP Timur. "Saya tak menyangka stadion mewah ini tidak ada toiletnya," kata Santi (25), karyawati warga Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Ratusan penonton yang menyiapkan diri shalat Magrib dalam stadion juga mengaku terkecoh. Ety (48), warga Sukajadi, Pekanbaru yang datang menonton dengan suami dan anaknya di VIP Timur sudah membawa mukena dan sajadah. "Waktu beli tiket di Jalan Ababil, petugas disana mengatakan di stadion ini ada musallah dan kantin. Makanya kita masuk sejak sore pada pertadingan pertama. Nyatanya air setetes pun tak ada," katanya menuturkan.

Sejumlah penonton yang terlanjur dan tak boleh keluar lagi, akhirnya mengambil inisiatif untuk tayamun agar bisa menunaikan shalat Magrib. 

Kemudian shalat di ruang belakang VIP Timur yang sudah bau pesing tersebut. "Kita tayamun saja agar bisa shalat," kata Ardy, suami Ety.

Parkir Mahal

Selain fasilitas toilet dan air, penonton juga mempertanyakan pungutan parkir. Misalnya saja untuk parkir sepeda motor dipungut Rp6.000. Sedangkan karcis yang diberikan hanya tercantum Rp5.000. "Itu pun hanya potongan kertas, tanpa porporasi atau pengesahan Dispenda. Kita gak tahu pihak mana yang memungut parkir semahal itu," tanya Adek (24), warga Labuhbaru, Payung Sekaki.

Tidak hanya saat pertandingan, pagi hingga siang calon penonton menukarkan voucher dan membeli ticket, juga dikenakan pungutan parkir. Sepeda motor dikenakan Rp2.000  per sepeda motor. "Yang pagi dan siang tak jelas siapa yang mungut uang parkir. Mereka tak pakai identitas dan tiket parkir. Jangan mentang-mentang masyarakat antusias, lalu dimanfaatkan oleh orang orang tertentu," tambah Adek.

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Ribuan Warga Inhu Riau Silaturahmi dengan Bupati Rohul

Bupati Rohul Riau, H Achmad, memberi sambutan kepada masyaakat Candi Rejo Kabupaten Inhu, pada acara silaturahmi. Ribuan warga Desa Candi Rejo, Kecamatan Gangsal, Indragiri Hulu, Provinsi Riau menghadiri  acara peringatan Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW, sekaligus silaturahmi dengan Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad MSi, Jumat (6/7) malam di Masjid Almuttaqin. Pada kesempatan tersebut, hadir seluruh Kepala Desa se Kabupaten Inhu, para tokoh masyarakat, tokoh adat, aim ulama, cerdik pandai, serta ribuan kaum bapak dan ibu yang berdomisili di Wilayah tersebut.

Dari perjalanan rombongan Bupati Rohul dari Desa Muara Mahad Baru, Kabupaten Kampar, Bupati Rohul langsung menuju Desa Japura Air Molek, langsung disambut sebagian Kepala Desa dan masyarakat. Bahkan Bupati H Achmad, bertatap muka dengan pemuka-pemuka adat di kediaman salah seorang mantan kades.

Setelah bertatap muka, Bupati Rohul melakukan shalat Magrib berjamaah di Masjid Raya Japura. Setelah itu dilanjutkan dengan makan malam bersama.Kemudian Achmad diarak ribuan warga dengan rebana menuju Masdid Almuttaqin untuk menghadiri acara Isra' Mikraj. Tampil sebagai penceramah, ustad H Soimat, Lc, MA, dari Pekanbaru.

Disela-sela Isra' Mikraj, Bupati Rohul bertatap muka dengan warga yang hadir, serta memperkenalkan diri kepada warga yang hadir. Bupati Achmad juga mengekspos segala kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Rohul.

Pada kesempatan itu, Bupati Rohul, H Achmad yang juga sebagai Ketua umum Wakaf Alquran, Provinsi Riau,  memberikan bantuan dana sebesar Rp16 juta, di antaranya Rp10 juta untuk masdjid dan Rp6 juta untuk santunan anak yatim, serta bantuan Alquran sebanyak 90 buah untuk 9 masjid di Air Molek

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Wakil Syahbandar Malaysia Divonis 20 Tahun Penjara

Pekanbaru-Wakil Syahbandar Pelabuhan Port Klang Malaysia, H Muhammad Adenan (48), Januar (38), Norman dan Dedi Herawadi dihukum 20 tahun penjara, oleh majelis hakim  Pengadilan Tinggi Riau. Sementara Zulkifli, yang dihukum majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru selama 15 tahun penjara sudah memiliki ketetapan hukum tetap.

Para terdakwa tersebut terbukti bersekongkol membawa sabu-sabu seberat 1,5 kilo gram dari Port Klang, Malaysia, sehingga melanggar pasal 132 jo 114 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini dikatakan Jaksa Penuntut Umum, Syafril, SH, Senin (9/7).

Dikatakannya, putusan banding majelelis hakim PT Riau untuk terdakwa Adenan dan Norman, diterima Selasa (3/7), sedangkan Dedi Herawadi dan Januar, Jumat (6/7) lalu. Berdasarkan disposisi dari pimpinan Kejati Provinsi Riau, ucap Syafril, apabila terdakwa mengajukan kasasi, maka JPU juga akan kasasi. "Putusan majelis hakim PT Riau sesuai dengan tuntutan JPU yang menuntut para terdakwa selama 20 tahun penjara, sesuai disposisi pimpinan apabila para terdakwa menyatakan kasasi, maka JPU juga kasasi," ujarnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terdiri dari Isnurul, SH, Krosbin L Gaol SH dan Masrizal, SH, menjatuhkan hukuman berbeda terhadap 5 terdakwa sabu-sabu seberat 1,5 kg dari Malaysia, Selasa (20/3). Tiga terdakwa yakni, Wakil Syahbandar Pelabuhan Port Klang, Malaysia, H Muhammad Adenan bin Muhammad Haris alias Adenan (48), Januar (38) dan Norman, dihukum seumur hidup dan denda Rp1 miliar, sedangkan terdakwa Zulkifli dihukum selama 15 tahun penjara dan Dedi Herawadi dihukum selama 20 tahun penjara.

Berdasarkan keputusan majelis hakim PN Pekanbaru ketiga terdakwa terbukti melanggar pasal 132 jo 114 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hukuman yang dijatuhkan untuk tiga terdakwa Adenan, Januar dan Norman lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Syafril, SH, selama 20 tahun penjara, sedangkan untuk terdakwa Zulkifli, majelis hakim PN Pekanbaru menjatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar dan subsider setahun penjara, serta terdakwa Dedi Herawadi dengan hukuman selama 20 tahun penjara.

Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa, karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkotika. (war)

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...

Wako Diminta Batalkan Lelang Gedung Pustaka Riau

PEKANBARU-Walikota Pekanbaru, Firdaus MT diminta segera membatalkan lelang proyek pembangunan gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru Provinsi Riau , tahun anggaran 2012, sebesar Rp5,3 miliar. Pasalnya, peryaratan yang ditetapkan panitia lelang tidak objektif, diskriminatif dan cendrung mengarah ke seseorang. 

Hal ini ditegaskan Ketua Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (DPN AKSI), Syakirman, Senin (9/7). Dikatakannya, persyaratan yang tidak objektif tersebut antara lain, soal dukungan readymix. Menurut Syakirman, harusnya yang perlu dukungan redymix ini adalah untuk kebutuhan 10 kubik ke atas. Sementara untuk proyek lanjutan tersebut hanya dibutuhkan sekitar 5 kubik. 

Kemudian persyaratan harus ada dukungan dari AKLI. "AKLI itu merupakan organisasi, sehingga mereka tidak berhak untuk menggelarkan surat dukungan. Selain itu, organisasi kelistrikan itu bukan hanya AKLI, tetapi ada lima organisasi lainnya di Riau. Mengapa harus AKLI,? ujarnya. 

Harusnya menurut Syakirman, dukungan dari biro instalasi listrik yang diketahui oleh PLN, karena biro instalasi itulah yang memiliki tenaga ahli, bukan organisasi seperti AKLI. "Lagi pula di dalam RAB proyek ini tidak ada lagi pemasangan instalasi listrik, karena sudah dipasang menggunakan anggaran tahun 2011 lalu, paling ada pemasangan bola-bola lampu saja lagi," ujar Syakirman.

Kemudian syarat harus ada surat keterangan tidak pailit dari Pengadilan Tata Niaga. Menurut Syakirman, harusnya bukan surat dari Pengadilan Tata Niaga, tetapi surat dukungan bank. Untuk mengetahui seseorang pailit atau tidak adalah bank. Sehingga jika suatu perusahaaan itu pailit, maka Bank tidak akan memberikan jaminan bank," ujarnya.

Selain persyaratan-persyaratan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam RAB tersebut menurut Syakirman, Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru tidak berpihak kepada kontraktor kecil. Pasalnya, proyek senilai Rp5,3 miliar tersebut dapat dipecah-pecah berdasarkan jenisnya, sehingga kontraktor kecil bisa ambil bagian pad apekerjaan itu.

Syakirman mencontohkan, pengadaan mesin genset harusnya bisa sendiri, pemasangan lampu-lampu, pemasangan lantai dan pekerjaan di luar bangunan bisa dilakukan sendiri. "Tetapi kenyataannya panitia lelang menggabungkannya sehingga hanya perusahaan besar yang bisa ikut lelang, sementara perusahaan kecil gigit jari," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Syakirman kembali mengingatkan agar Walikota Pekanbaru segera membatalkan lelang tersebut, jika tidak dirinya akan mengajukan gugatan ke pengadilan dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Sementara Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru ketika dikonfirmasi menyebutkan tidak memiliki kewenangan mengenai hal tersebut. "Kita tidak ikut campur dengan proses lelang, karena itu dilakukan oleh LPSE Kota Pekanbaru, bukan kita (BPA). Sementara mengenai syarat teknis itu, silahkan saja ke Dinas PU, karena mereka yang mengetahui mengenai teknis itu," ujarnya

Situs Berita Aktual Padang , Riau dan Kepri

Read more...